BANJARMASIN - Pembatalan aksi Satpol PP Banjarmasin menyegel ritel-ritel
modern yang diduga tidak memiliki IUTM oleh Pelaksana Tugas Sekretaris
Daerah (Plt Sekda) Kota Banjarmasin secara tiba-tiba menimbulkan tanda
tanya. Dari kejadian ini apakah mengindikasikan bahwa jalinan koordinasi
di Pemko Banjarmasin tidak kompak?. "Kok bisa-bisanya di saat Satpol PP
mau bersiap eksekusi penyegelan, justru Plt Sekda langsung
menginstruksikan pembatalan. Ini kan jadi tanda tanya besar di
masyarakat. Masa Pemko sudah tidak solid, tidak kompak?," ungkap Ketua
Umum Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel, Hasby Mahbara.
Padahal, lanjut Hasby, tindakan razia retail modern yang dilakukan oleh Satpol PP sudah memenuhi prosedur. Yakni, berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Banjarmasin, Esya Zain. "Kenapa tegasnya hanya di awal. Ketika mau eksekusi penyegelan, justru batal karena ada instruksi Plt Sekdakot. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, lantaran di awal-awal koordinasi sudah bagus," tutur pria yang juga pengacara kondang Banua tersebut.
Ketika ditanyakan apakah ada indikasi "permainan" di balik kejadian ini, Hasby enggan menerka-nerka. "Saya rasa masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana kinerja Pemko Banjarmasin," tambahnya.
Namun, ke depan, Hasby mengimbau agar Pemko Banjarmasin dan jajarannya bisa memantapkan koordinasi sebelum menjalankan aksi di lapangan. Sehingga, tujuan utama dalam melakukan penindakan bisa berjalan sesuai yang diprogramkan. "Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ketegasan Pemko Banjarmasin sangat diperlukan dalam mengambil kebijakan publik, sehingga bisa memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat umum, baik konsumen maupun pelaku usaha," tandasnya.(oza)
Padahal, lanjut Hasby, tindakan razia retail modern yang dilakukan oleh Satpol PP sudah memenuhi prosedur. Yakni, berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Banjarmasin, Esya Zain. "Kenapa tegasnya hanya di awal. Ketika mau eksekusi penyegelan, justru batal karena ada instruksi Plt Sekdakot. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, lantaran di awal-awal koordinasi sudah bagus," tutur pria yang juga pengacara kondang Banua tersebut.
Ketika ditanyakan apakah ada indikasi "permainan" di balik kejadian ini, Hasby enggan menerka-nerka. "Saya rasa masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana kinerja Pemko Banjarmasin," tambahnya.
Namun, ke depan, Hasby mengimbau agar Pemko Banjarmasin dan jajarannya bisa memantapkan koordinasi sebelum menjalankan aksi di lapangan. Sehingga, tujuan utama dalam melakukan penindakan bisa berjalan sesuai yang diprogramkan. "Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ketegasan Pemko Banjarmasin sangat diperlukan dalam mengambil kebijakan publik, sehingga bisa memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat umum, baik konsumen maupun pelaku usaha," tandasnya.(oza)