BANJARMASIN - Pendidikan politik yang dilakukan partai politik (parpol) pada kadernya dinilai sebagian kalangan masih jauh panggang dari api. Faktanya, proses pengajuan bakal calon kepala daerah di Kalsel tidak mampu menampilkan kader terbaiknya.
Sebagian elit parpol justru memperjuangkan tokoh yang di back up pemodal besar, lantaran tampak mengerucut pada figur di luar partai. Setidaknya, pemberitaan di sejumlah media membuktikan kenyataan pahit perpolitikan di Bumi Lambung Mangkurat.
Menurut MN Hasby Mahbara SH, Sekretaris Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika (LP2TRI) Kalsel, elit parpol sepertinya tidak percaya diri atau tidak mempercayai kadernya untuk ditampilkan sebagai calon kepala daerah pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Desember 2015 nanti. "Ini bisa dikatakan akibat ketidakberhasilan parpol dalam melakukan pendidikan politik, sehingga elit parpol tidak percaya diri. Mestinya, parpol berani memperjuangkan kadernya," jelas Hasby, belum lama tadi.
Pria yang juga Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel ini menambahkan kader yang dicalonkan partai tentu sangat paham akan apa yang mesti diperjuangkan ketika terpilih nanti. Bukan justru memperjuangkan kader di luar partai yang belum terbukti memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritasnya.
"Parpol yang mengusung figur yang bukan kadernya, terkesan menjual diri demi kepentingan uang dan kekuasaan dengan mengesampingkan tanggung jawab terhadap publik," paparnya.
Ke depan, tak mustahil bila pembangunan Banua akan dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu, dan mengorbankan kelompok masyarakat, bila nantinya calon di luar parpol itu terpilih. Bukan hanya itu, ketidakmampuan parpol mencetak kader di Pemilukada, jelas mencerminkan lemahnya elit-elit parpol dalam berorganisasi. Sebab parpol yang menjadi harapan masyarakat sebagai corong aspirasi, ternyata hanya sebagai alat elit.
"Tidak salah kalau sebagian masyarakat berpendapat pemilukada Kalsel saat ini mengalami krisis figur, yang akan berakibat pada "musibah politik"," tegasnya.
Seharusnya, parpol dalam mencalonkan kadernya di Pemilukada juga melakukan proses seleksi secara transparan, mengingat cara seperti ini merupakan sebuah pertanggungjawaban terhadap publik, selain mengindari kesan permainan politik uang dan jual beli dukungan.(oza)