BANJARMASIN - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalsel memang tinggal menghitung bulan. Di masa-masa sekarang inilah, banyak calon kepala daerah yang mulai mempromosikan diri lewat media periklanan baliho atau spanduk di jalan-jalan. Gencarnya tim sukses para peserta pilkada dalam mengkampanyekan jagoannya, tentu menjadi ladang bisnis yang menggiurkan bagi para pengusaha periklanan. Namun, ada baiknya para pengusaha periklanan untuk selalu waspada dalam menerima orderan cetak baliho atau iklan bernuansa Pilkada tersebut.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Indonesia (APPKI) Kalsel, Dinardhi Setiono, memang tak salah bagi pengusaha periklanan untuk menggarap sebanyak mungkin order Pilkada. "Namun, saya ingatkan agar ada jaminan transaksi. Kalau bisa, usahakan pembayaran orderan iklan selalu di depan. Kalaupun pelanggan minta pembayaran dengan tempo waktu tertentu, harus ada surat perjanjiannya," saran pria yang akrab disapa Win ini.
Win menuturkan, hal ini untuk menghindarkan para pengusaha periklanan di Kalsel dari potensi kerugian. Mengingat, berdasarkan catatan APPKI Kalsel, banyak kejadian wanprestasi terkait order iklan Pilkada tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun lalu. "Sebagai penyedia jasa, tentunya pelaku usaha periklanan akan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Yang bahaya, ketika baliho sudah jadi dan terpasang, ternyata pembayarannya macet dan sulit ditagih. Ini kan jelas merugikan para pelaku usaha periklanan," tegasnya.
Untuk itu, Win mengimbau agar para pelaku usaha periklanan, terutama yang tergabung di bawah APPKI Kalsel agar jangan mudah tergiur order iklan Pilkada. "Memang orderannya banyak dan nilai transaksinya tinggi. Tapi, saya imbau agar pelaku usaha periklanan memastikan terlebih dahulu bagaimana pola pembayarannya, jangan sampai nanti malah kecewa dan rugi," imbaunya.
Di sisi lain, Win mengkalkulasi orderan baliho atau iklan Pilkada yang terpasang di Kalsel. "Diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan miliar Rupiah, dan akan terus bertambah hingga jelang masa tenang Pilkada Kalsel akhir tahun nanti," tandasnya.(oza)
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Indonesia (APPKI) Kalsel, Dinardhi Setiono, memang tak salah bagi pengusaha periklanan untuk menggarap sebanyak mungkin order Pilkada. "Namun, saya ingatkan agar ada jaminan transaksi. Kalau bisa, usahakan pembayaran orderan iklan selalu di depan. Kalaupun pelanggan minta pembayaran dengan tempo waktu tertentu, harus ada surat perjanjiannya," saran pria yang akrab disapa Win ini.
Win menuturkan, hal ini untuk menghindarkan para pengusaha periklanan di Kalsel dari potensi kerugian. Mengingat, berdasarkan catatan APPKI Kalsel, banyak kejadian wanprestasi terkait order iklan Pilkada tersebut dalam kurun waktu beberapa tahun lalu. "Sebagai penyedia jasa, tentunya pelaku usaha periklanan akan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Yang bahaya, ketika baliho sudah jadi dan terpasang, ternyata pembayarannya macet dan sulit ditagih. Ini kan jelas merugikan para pelaku usaha periklanan," tegasnya.
Untuk itu, Win mengimbau agar para pelaku usaha periklanan, terutama yang tergabung di bawah APPKI Kalsel agar jangan mudah tergiur order iklan Pilkada. "Memang orderannya banyak dan nilai transaksinya tinggi. Tapi, saya imbau agar pelaku usaha periklanan memastikan terlebih dahulu bagaimana pola pembayarannya, jangan sampai nanti malah kecewa dan rugi," imbaunya.
Di sisi lain, Win mengkalkulasi orderan baliho atau iklan Pilkada yang terpasang di Kalsel. "Diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan miliar Rupiah, dan akan terus bertambah hingga jelang masa tenang Pilkada Kalsel akhir tahun nanti," tandasnya.(oza)