BANJARMASIN – Upaya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Kadiskop) Kalsel, Bambang Supriyadi untuk melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ternyata kurang direspon Dinas Koperasi di tingkat Kabupaten/Kota. Padahal, program penataan PKL yang merupakan gagasan dari pemerintah pusat tersebut dinilai sangat positif dan mampu meningkatkan derajat serta perekonomian para PKL. Untuk itu, Bambang menuturkan akan kembali menegaskan program ini kala menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) usai Lebaran.
”Sebenarnya program penataan PKL
ini sudah sejak lama digaungkan. Tapi,
sampai sekarang di tingkat Kabupaten/Kota masih belum direspon. Padahal, programnya
tidak rumit, cukup mendata para PKL yang potensial untuk kemudian dikumpulkan dalam
suatu badan koperasi yang resmi yang dinaungi Pemkab masing-masing,” ungkap Bambang,
kala ditemui Radar Banjarmasin, kemarin (24/6).
Bambang menjelaskan para PKL sebenarnya
memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah. Yakni, digabungkan dalam
sebuah wadah koperasi, sehingga bisa memudahkan pembinaan dan pengembangannya. ”Nanti,
kalau sudah berkembang, PKL tersebut berpotensi turut menyumbangkan PAD (Pendapatan
Asli Daerah). Sehingga, selain bermanfaat untuk kepentingan daerah, juga memiliki
manfaat untuk kepentingan masyarakat umum,” urainya.
Selama ini, lanjut Bambang, di tingkat
daerah sejatinya banyak tersedia lahan kosong untuk menampung para PKL. Hanya
saja, Bambang menilai Pemkab setempat masih agak enggan untuk megembangkan
lahan yang ada sebagai sentra PKL. ”Tapi, saya menyadari untuk mewujudkan
program ini memang tidak bisa buru-buru, harus melakukan koordinasi yang
matang, supaya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang ditargetkan,”
tandasnya.(oza)