BANJARMASIN - Maraknya jasa penyedia layanan travel umrah dan haji di Kalsel, ternyata tidak seluruhnya berizin resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) RI. Berdasarkan data Kanwil Kemenag Kalsel, di Kalsel sampai saat ini hanya ada 32 penyedia travel umrah dan haji yang memiliki izin resmi. Selebihnya, diindikasi abal-abal, lantaran adanya kebijakan moratorium izin travel umrah dan haji yang ditetapkan Kemenag RI sejak 12 Juni 2014 silam.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel, Yusrin Erwanda meminta agar Kanwil Kemenag Kalsel bersikap tegas. Yakni, menyampaikan secara terbuka travel umrah dan haji yang berizin maupun yang terindikasi abal-abal. "Bahkan, kalau perlu Kemenag Kalsel harus mengeluarkan dan mengumumkan travel umrah dan haji yang termasuk daftar hitam. Sehingga, masyarakat Kalsel sebagai pengguna jasa atau konsumen bisa mengetahui dan dapat memilih travel umrah dan haji yang memiliki izin resmi dari Kemenag," ungkap Yusrin kepada Radar Banjarmasin, Jumat (1/5).
Yusrin menuturkan daftar hitam tersebut juga sekaligus meminimalisir ruang gerak travel umrah dan haji abal-abal. Sehingga, secara otomatis dapat mengurangi tindakan manipulasi yang dapat merugikan masyarakat. "Kalau tidak ada izin, ada kekhawatiran dan kecenderungan masyarakat kena tipu. Sudah setor puluhan juta untuk berumrah, ternyata uangnya digelapkan, kan ini namanya sudah tindakan merugikan konsumen," paparnya.
Yusrin juga mengimbau kepada masyarakat Kalsel selaku konsumen agar berhati-hati dalam memilih travel umrah. "Pastikan keabsahan dan juga programnya. Kalaupun ada konsumen yang merasa dirugikan, bisa segera menyampaikan keluhan kepada YLK Kalsel," sarannya.
Di sisi lain, Zainal Abidin, perwakilan sebuah travel umrah berizin di Kalsel berharap agar Kanwil Kemenag Kalsel meningkatkan tindakan penertiban terhadap jasa travel umrah dan haji. "Selain itu, travel-travel umrah dan haji yang sudah berizin juga harus tetap dibina. Sehingga, dapat terus memenuhi keabsahan dan dipercaya oleh masyarakat," tandasnya.(oza)
Menanggapi hal ini, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel, Yusrin Erwanda meminta agar Kanwil Kemenag Kalsel bersikap tegas. Yakni, menyampaikan secara terbuka travel umrah dan haji yang berizin maupun yang terindikasi abal-abal. "Bahkan, kalau perlu Kemenag Kalsel harus mengeluarkan dan mengumumkan travel umrah dan haji yang termasuk daftar hitam. Sehingga, masyarakat Kalsel sebagai pengguna jasa atau konsumen bisa mengetahui dan dapat memilih travel umrah dan haji yang memiliki izin resmi dari Kemenag," ungkap Yusrin kepada Radar Banjarmasin, Jumat (1/5).
Yusrin menuturkan daftar hitam tersebut juga sekaligus meminimalisir ruang gerak travel umrah dan haji abal-abal. Sehingga, secara otomatis dapat mengurangi tindakan manipulasi yang dapat merugikan masyarakat. "Kalau tidak ada izin, ada kekhawatiran dan kecenderungan masyarakat kena tipu. Sudah setor puluhan juta untuk berumrah, ternyata uangnya digelapkan, kan ini namanya sudah tindakan merugikan konsumen," paparnya.
Yusrin juga mengimbau kepada masyarakat Kalsel selaku konsumen agar berhati-hati dalam memilih travel umrah. "Pastikan keabsahan dan juga programnya. Kalaupun ada konsumen yang merasa dirugikan, bisa segera menyampaikan keluhan kepada YLK Kalsel," sarannya.
Di sisi lain, Zainal Abidin, perwakilan sebuah travel umrah berizin di Kalsel berharap agar Kanwil Kemenag Kalsel meningkatkan tindakan penertiban terhadap jasa travel umrah dan haji. "Selain itu, travel-travel umrah dan haji yang sudah berizin juga harus tetap dibina. Sehingga, dapat terus memenuhi keabsahan dan dipercaya oleh masyarakat," tandasnya.(oza)