 |
| SIAP-SIAP - Pimpinan PT Kaltrabu Indah, Hj Marwiyah memeriksa kelengkapan jemaah umrah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. |
Dengan moratorium tersebut, Kemenag RI tidak akan mengeluarkan izin untuk travel umrah dan haji. Sehingga, apabila ada travel-travel baru yang dibentuk setelah tanggal penetapan moratorium, maka diprediksi belum mengantongi izin dari Kemenag RI. "Kalau sekadar izin pariwisata, itu bukan kewenangan Kemenag RI. Tapi, kalau usaha pariwisata juga menyelenggarakan travel umrah dan haji, maka wajib terdaftar dan mengantongi izin dari Kemenag RI," ungkap Kepala Bidang Penyelenggaraan Umrah dan Haji (Kabid PUH) Kanwil Kemenag Kalsel, Syukeriansyah, Selasa (28/4).
Dikatakan Syukeriansyah, pemberlakuan moratorium tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap maraknya travel umrah dan haji yang tidak berizin. "Inilah bentuk penertiban travel umrah dan haji yang dilakukan oleh Kemenag RI. Sehingga, masyarakat bisa terhindar dari praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum travel umrah abal-abal," paparnya.
Menurut Syukeriansyah, untuk di Kalsel ada 32 travel umrah dan haji yang mengantongi izin dari Kemenag RI. "Selebihnya, ada yang izinnya sudah habis tapi tidak diperbaharui, tidak memiliki izin samasekali, atau travel perwakilan dari propinsi lain yang belum lapor secara tertulis ke Kemenag Kalsel," sebutnya.
Sementara itu, Hj Marwiyah, Pimpinan PT Kaltrabu Indah selaku travel umrah berizin dari Kemenag RI di Kalsel, mengimbau kepada masyarakat Kalsel agar memastikan segala hal sebelum menggunakan jasa travel umrah dan haji. "Pastikan mengantongi izin resmi, pastikan layanannya, pastikan hotelnya, dan pastikan visanya. Masyarakat harus waspada dan hati-hati, supaya kelak jangan kecewa," tandasnya.(oza)