 | |
| H Makmur |
"Beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan hal serupa, salah satunya NTB. Karenanya saya pikir Kalsel juga harus ikut mencontoh dan mengaplikasikannya," kata H Makmur di sela-sela kunjungan kerja ke Sekretariat LPJKD (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah) Kalsel, belum lama tadi.
Menurut H Makmur, karena terikat Perda tersebut tentunya dalam proyek berskala besar kontraktor luar harus berbagai proyek dengan kontraktor lokal. Dengan begitu, selain kontraktor lokal bisa mendapatkan pekerjaan proyek, mereka juga bisa sekalian ikut belajar untuk pengembangan usaha mereka ke depan. "Kalau hanya pembinaan, saya pikir dampaknya kurang terasa. Namun, kalau ditambah dengan Perda yang mengingat akan sangat efektif dampaknya yang akan dirasakan kontraktor lokal," tegasnya.
Untuk itu, H Makmur menyatakan sangat setuju dengan pemberlakukan perda khusus tersebut guna melindungi kontraktor lokal, khususnya dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN yang akan berlaku pada akhir 2015. "Kalau MEA sudah resmi diberlakukan, tak hanya kontraktor luar Kalimantan, dari negara lain di ASEAN pun bebas ikut tender dan menggarap proyek pemerintahan. Jadi kalau ada Perda tersebut, tentunya kita tetap bisa membuat kontraktor lokal terlindungi," ucapnya.
Selama ini menurut Makmur, kalaupun ada proyek infrastruktur besar yang digarap oleh kontraktor luar dengan menggandeng kontraktor lokal di Kalsel, sifatnya masih hanya sebatas sub kontrak. "Berbeda ceritanya kalau konsorsium, ini tentu jauh lebih adil bagi para kontraktor lokal, karena hitam di atas putihnya jauh lebih jelas. Makanya kami akan berupaya mendorong Perda tersebut agar bisa terealisasi di Kalsel secepatnya," pungkasnya.(oza)