Kebijakan BBM Harus Pro Rakyat

Said Kamaruzzaman

BANJARMASIN – Pemerintah RI resmi menaikan harga BBM bersubsidi. Dipastikan, kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang kurang menggembirakan, terutama bagi rakyat kecil. Kendatipun demikian, kebijakan menaikkan harga BBM tersebut sudah diputuskan dan harus dijalankan. Tinggal pengawasan dari berbagai pihak, agar kebijakan
tersebut dapat berjalan dengan baik dan dipastikan tetap pro rakyat.
    Terkait pengawasan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kota Banjarmasin menyatakan siap turut mengawal dan mengawasinya. Menurut Ketua KNPI Kota Banjarmasin, Said Kamaruzzaman pengawasan tersebut sangat penting guna memastikan kenaikan harga BBM ini tidak menjadi lahan bisnis bagi oknum yang tidak bertanggungjawab. “Yang kami awasi di sini adalah aktivitas Pertamina dalam menyediakan pasokan BBM. Karena, kalau pasokannya kurang, tentu akan merugikan masyarakat. Padahal harganya kan sudah resmi naik, artinya pasokan BBM harus lancar,” ungkap Said kepada Radar Banjarmasin, belum lama tadi.
    Said juga meminta kepada pemerintah dan pihak terkait agar mengeluarkan aturan dalam hal pembelian BBM bersubsidi. “Pemerintah harus tegas dan memastikan bahwa BBM bersubsidi memang untuk rakyat, bukan untuk kalangan usaha atau industri. Selama ini kan BBM sangat rawan diselewengkan, saya harap pemerintah dapat lebih ketat lagi dalam memberikan pengawasan dan aturan pembelian BBM,” sambungnya.
    Di sisi lain, Said juga mengimbau kepada masyarat Banjarmasin selaku konsumen agar jangan panic buying. “Belilah BBM secukupnya, tidak perlu panic atau takut kehabisan BBM. Karena, kalau sampai panic buying, maka dikhawtirkan akan memunculkan spekulan-spekulan yang memainkan harga dan pasokan BBM,” tandasnya.(oza)