Razia Hotel Jangan Tebang Pilih

JUMPA PERS - Pemilik Hotel Regen Banjarmasin, H Chairuddin
(baju biru) mengkritisi tindakan razia yustisi oleh Satpol PP Kota
Banjarmasin yang dinilai kurang menyeluruh.

BANJARMASIN - Demi tegaknya undang-undang yustisi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin kerap menggelar razia di hotel-hotel. Hal ini mendapat dukungan penuh dari sejumlah pemilik hotel di Banjarmasin. Salah satunya adalah H Chairuddin, pemilik Hotel Regen Banjarmasin. H Chairuddin menuturkan program razia untuk menegakkan undang-undang yustisi tersebut patut diacungi jempol. Hanya saja, dalam prakteknya, H Chairuddin mengkritisi tindakan Satpol PP dalam melakukan razia.

    "Saya harapkan agar razia yustisi ini dilaksanakan secara menyeluruh di semua hotel. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam melakukan razia di hotel-hotel. Karena, apabila ada kesan tebang pilih, artinya Satpol PP tidak adil," komentar H Chairuddin kepada Radar Banjarmasin, kemarin (30/10).
    H Chairuddin menuturkan selama ini pihak Satpol PP Kota Banjarmasin lebih sering melakukan razia yustisi ke hotel-hotel kecil. "Seharusnya, jangan hanya hotel-hotel kecil saja yang dirazia. Hotel-hotel berbintang yang kelas atas juga seharusnya sering-sering dirazia. Karena, bisa saja pelanggaran yustisi justru lebih banyak terjadi di hotel-hotel berbintang," sambung pria yang sudah puluhan tahun menggeluti bisnis perhotelan tersebut.
    Ditambahkan Chairuddin, kalaupun ada razia yustisi, Satpol PP Banjarmasin juga jangan asal gedor pintu kamar. "Ini berkaitan dengan kenyamanan para tamu. Apalagi, kalau razia yustisi yang jenisnya razia KTP, mohon diperhatikan norma-norma dan kenyamanan para tamu. Apalagi, sebelum check in di hotel, para tamu wajib melampirkan KTP di meja resepsionis. Sehingga, ketika merazia, tidak perlu semua pintu kamar yang digedor, cukup di beberapa kamar saja yang dicurigai," sambungnya.
    Apabila razia yustisi tersebut tidak mengindahkan norma-norma dan kenyamanan para tamu, maka akan merugikan pihak hotel. "Tentunya, para tamu bakal merasa terganggu. Alhasil, mereka akan jera untuk menginap di hotel yang bersangkutan. Akibatnya, okupansi akan mengalami penurunan yang berujung rugi bagi para pemilik hotel," kata Chairuddin.
    Chairuddin juga mengimbau kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel agar bisa memberikan solusi terhadap persoalan razia yustisi tersebut. "PHRI Kalsel jangan hanya sekadar menarik iuran dari anggota. Tapi, juga harus melakukan aksi nyata dalam melindungi, mengayomi, dan membina para anggotanya. Selama ini, kesannya PHRI Kalsel seperti lepas tangan dan tidak peduli terhadap persoalan ini," urainya.
    Chairuddin mengharapkan agar di masa mendatang, program razia yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP agar lebih mengedepankan koordinasi dengan pihak hotel. "Sebagai pelaku usaha perhotelan, saya siap melakukan audiensi dan diskusi dengan pihak Satpol PP Kota Banjarmasin, PHRI Kalsel, dan pihak berkompeten lainnya terkait penegakkan undang-undang yustisi. Saya harapkan, ke depan semua pihak dapat saling bersinergi agar jangan sampai ada yang merasa dirugikan," tandasnya.(oza)