BANJARMASIN – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalsel, H Aliansyah mengakui bahwa organisasi yang dipimpinnya itu kini tengah “mati suri”. Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa H Acut tersebut, para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Kalsel masih sering tersingkirkan dengan dominasi para pengusaha nasional, terutama dari kalangan BUMN.
Apalagi, adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur pengusaha daerah hanya boleh mengerjakan proyek sesuai klasifikasi, sementara proyek-proyek besar selalu didominasi oleh pengusaha nasional juga membuat eksitensi anggota Kadin Kalsel semakin minim. “Kalau sudah begini, lama kelamaan pengusaha Kalsel tidak bisa bertahan. Mereka bakal kalah dalam persaingan karena tidak mampu mengimbangi kekuatan pengusaha nasional,” papar H Acut di sela-sela acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Kalsel 2013 di A Hotel Banjarmasin, kemarin (10/6).
Dalam acara yang dihadiri Gubernur Kalsel, H Rudi Ariffin dan Ketua Umum Kadin Pusat, Suryo Bambang Sulitio itu, Acut juga bercerita bahwa sudah ada sejumlah pengurus Kadin Kalsel yang tak lagi aktif. Bahkan, beberapa Kadin yang ada di tingkat Kabupaten juga tidak ada pengurusnya. “Bagaimana bisa eksis berorganisasi, membayar iuran saja mereka tidak mampu, karena kalah bersaing dengan perusahaan nasional dalam memenangkan tender proyek,” sambungnya.
Untuk itulah, H Acut bersama para pengurus Kadin Kalsel akan membicarakan hal ini secara lebih serius lagi dengan para pengurus Kadin Pusat. “Kalau bisa, mari bersama-sama Kadin daerah dan Kadin Pusat untuk mendiskusikan peraturan yang sebenarnya cenderung merugikan para pengusaha daerah tersebut,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Pusat mengapresiasi aspirasi Kadin Kalsel tersebut. “Tentunya akan kami upayakan semaksimal mungkin supaya permasalahan ini bisa ditekan seminimal mungkin. Sehingga, antara pengusaha nasional dan pengusaha daerah bisa mendapatkan porsinya masing-masing tanpa ada indikasi persaingan yang tidak sehat,” tandasnya.(oza)
Apalagi, adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur pengusaha daerah hanya boleh mengerjakan proyek sesuai klasifikasi, sementara proyek-proyek besar selalu didominasi oleh pengusaha nasional juga membuat eksitensi anggota Kadin Kalsel semakin minim. “Kalau sudah begini, lama kelamaan pengusaha Kalsel tidak bisa bertahan. Mereka bakal kalah dalam persaingan karena tidak mampu mengimbangi kekuatan pengusaha nasional,” papar H Acut di sela-sela acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Kalsel 2013 di A Hotel Banjarmasin, kemarin (10/6).
Dalam acara yang dihadiri Gubernur Kalsel, H Rudi Ariffin dan Ketua Umum Kadin Pusat, Suryo Bambang Sulitio itu, Acut juga bercerita bahwa sudah ada sejumlah pengurus Kadin Kalsel yang tak lagi aktif. Bahkan, beberapa Kadin yang ada di tingkat Kabupaten juga tidak ada pengurusnya. “Bagaimana bisa eksis berorganisasi, membayar iuran saja mereka tidak mampu, karena kalah bersaing dengan perusahaan nasional dalam memenangkan tender proyek,” sambungnya.
Untuk itulah, H Acut bersama para pengurus Kadin Kalsel akan membicarakan hal ini secara lebih serius lagi dengan para pengurus Kadin Pusat. “Kalau bisa, mari bersama-sama Kadin daerah dan Kadin Pusat untuk mendiskusikan peraturan yang sebenarnya cenderung merugikan para pengusaha daerah tersebut,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Pusat mengapresiasi aspirasi Kadin Kalsel tersebut. “Tentunya akan kami upayakan semaksimal mungkin supaya permasalahan ini bisa ditekan seminimal mungkin. Sehingga, antara pengusaha nasional dan pengusaha daerah bisa mendapatkan porsinya masing-masing tanpa ada indikasi persaingan yang tidak sehat,” tandasnya.(oza)